-
Nasional | 1 bulan laluKomisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menegaskan akan tetap merevisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), meskipun bukan untuk membahas jadwal pelaksanaan pilkada.
-
Polkum | 2 bulan laluMK Tolak Gugatan Mahasiswa FH UI Terkait UU Pilkada, Berikut Isi Putusanya!
DIALEKSIS.COM | Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan dua mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada. Dua mahasiswa tersebut, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa syarat pengunduran diri tidak hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga bagi caleg yang terpilih.
-
Parlemenkita | 6 bulan laluBaleg Usul Revisi UU Pilkada, Upaya Hindari Kekosongan Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
-
Nasional | 1 tahun laluKetua KPU: Hindari Kekerasan Fisik dan Verbal di Pemilu 2024
DIALEKSIS.COM | Nasional - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Hadirnya kompetisi dan konflik dalam pemilu terjadi karena kursi terbatas yang diperebutkan.
-
Aceh | 1 tahun laluDiskusi Revisi UUPA, Jubir PA Sebut Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPR Hanya Sebatas Wacana
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Saat pembahasan draft revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), tim penyusun terus menyisir berbagai usulan dan masukan untuk menjawab polemik dari isu-isu krusial yang belakangan ini menjadi perdebatan.
-
Nasional | 1 tahun laluUsulan Penjabat dari Kemendagri Sesuai Mekanisme UU dan Asas Profesionalitas
DIALEKSIS.COM | Manado - Usulan penjabat kepala daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah diatur sesuai mekanisme Undang-Undang (UU) dan asas profesionalitas.
-
Nasional | 1 tahun laluMendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Sesuai Aturan
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Nasional | 2 tahun laluMK Tolak Judicial Review, Prajurit TNI Aktif Tak Boleh Isi Posisi PJ Gubernur/Bupati/Walkot
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Marani dkk soal judicial review UU Pilkada. Namun demikian, MK memberikan syarat soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat gubernur/bupati/wali kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada Serentak 2024.
-
Nasional | 2 tahun laluKemendagri Tegaskan UU Pilkada Tak Mengatur Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan Undang-Undang Pilkada tidak mengatur soal perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Pernyataan itu merespons usul pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan soal perpanjangan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para kepala daerah yang habis pada 2022-2023.
-
Dialetika | 4 tahun laluMenanti Pilkada 2024 atau 2022
DIALEKSIS.COM | Nyaris setiap kali setelah atau menjelang Pemilu dan Pilkada sebelum tahapan dimulai, ada undang-undang yang digugat. Pilkada serentak yang akan berlangsung, muncul polimik soal kapan sebaik pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu berlangsung.